Susah karena Korupsi atau Korupsi Karena Susah?

Banyak masyarakat yang mengeluh mengenai kondisi sekarang. Semua serba mahal. Bahkan kalau mendengar ibu-ibu ngerumpi saat belanja di tukang sayur gerobakan mengatakan: Enakan jaman Soeharto. Semua aman, tenang, beras murah, bensin murah. Tidak ada pejabat korupsi. Benarkah demikian? Sebenarnya pendapat ibu-ibu tadi ada benarnya juga. Sayapun terpikir, mengapa kok kondisi semakin susah?

Kadang narasumber di tv mengatakan karena maraknya korupsi hingga banyak dana tidak sampai ke pada yang berhak. Sementara iklan pajak sangat gencar. Orang bijak taat pajak. Orang pajak maling pajak. Kalimat terakhir diprotes Direktur Jenderal Pajak  (DJP) Kementerian Keuangan Fuad Rahmany,: “Yang maling pajak hanya segelintir tidak semuanya. Jadi jangan samakan semua pekerja di Direktorat pajak itu maling”.

Pajak adalah salah satu sumber keuangan Negara yang kegunaannya untuk pembangunan. Pembangunan sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, Perumahan murah untuk rakyat, biaya wajib belajar, sarana jalan dll. Tapi kenyataannya…? Hari ke hari jumlah uang yang dikorupsi makin besar. Baik yang dilakukan orang pajak atau pejabat atau siapapun. Bahkan hakim/ jaksa/kepolisian, orang-orang dari lembaga-lembaga dimana rakyat berharap bisa mendapatkan keadilan justru melukai rasa keadilan.

Menurut saya pribadi para koruptor apalagi kalau dari lembaga-lembaga yang seharusnya menegakkan keadilan, sanksinya diperberat. Demikian juga pejabat, ketika diambil sumpah saat menerima jabatan, dan ketika menjalani pekerjaan berkaitan dengan jabatannya melakukan hal yang tidak boleh dilakukan seperti menerima gratifikasi, atau penyuapan/ komisi atau apapun namanya. Sanksinya tidak boleh ringan.

Berkaitan dengan ramainya topic pengetatan remisi bagi koruptor yang gagal di perjuangkan Menkumdang dan wamenkumdang, maka lagi-lagi yang harus diperbaiki adalah system peradilannya. Menurut Prof. Yuzril IM yang mewakili 7 koruptor yang akan bebas dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan mereka terkait Surat Keputusan Pembatalan pembebasan bersyarat yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin. para koruptor yang sudah menjalani hukuman kan sudah menjalani sanksi dan sebagai napi sesuai peraturan per-uu an berhak menerima remisi atau pembebasan bertsyarat sama dengan napi pembunuh, pemerkosa, perampok dll. Semua orang sama dimata hukum. Dalil ini berlaku.

Jadi ketika para koruptor ini menjadi napi maka mereka tidak ada bedanya dengan napi dari kasus lain-lain. Persoalannya lembaga peradilan di Indonesia belum bebas dari mafia. Seperti yang ramai dipublikasikan media, Pengadlan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) di Jakarta hampir semuanya menjatuhi hukuman pada terdakwa tapi di luar daerah (Bekasi,Kukar, Semarang, dll) hampir 90 pengadilan tipikornya membebaskan terdakwa. Ini artinya peradilan tipikor harus di reformasi!

Denny Indrayana mengatakan para koruptor yang akan bebas dalam waktu dekat rata-rata menerima hukuman tidak sampai 2 tahun. Dengan remisi maka makin cepatlah para koruptor ini menikmati kebebasannya. Kok sebagai rakyat saya merasa terlukai yah. Sementara pembunuh atau perampok yang melukai korbannya paling banyak dalam satu kasusu membunuh 15 orang (Kasus Ryan) bayangkan berapa banyak yang “dibunuh” para koruptor karena periuk nasinya di rampas?

Saya jadi berpikir kondisi ini seperti buah simalakamaSetelah Era Orba, banyak pejabat berlatarbelakang pengusaha atau saudagar. Waktu itu saya girang karena mereka sudah kaya dari sananya. Dan punya pengalaman mengelola usaha. Jadi minimal kondisi perekonomian Indonesia bisa lebih baik. Eh tidak juga tuh. Situasi dan kondisi peekonomian Indonesia tetap morat marit. Memang sebagai Negara kondisi ekonominya tidak berdiri sendiri apalagi Indonesia sebagai Negara yang masih banyak dibantu asing. Jadi krisis ekonomi dunia pasti akan memperngauhi kondisi di Indonesia. Itu salah satu alasan pemerintah mencabut subsidi BBM hingga per 1 April di putuskan naik menjadi Rp. 6.000. berharap dengan BBM menjadi Rp. 6.000 kondisi bisa lebih stabil dan fluktuatif minyak mentah dunia tidak terlalu mempengaruhi lagi.

Itu globalnya, kenyataannya BBM belum naik harga kebutuhan bahan pokok sudah mulai merambat naik. Dan yang paling merasakan kondisi ini adalah masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Dengan jumlah perolehan uang yang dibawa pulang tidak bertambah bahkan mungkin berkurang. Jadi kondisi di Indonesia sekarang ini Susah karena Korupsi atau Korupsi Karena Susah? Kalimat pertama masyarakat banyak yang merasakannya, opsi kalimat kedua untuk koruptor, mereka susah apa sih? Susah kalau tidak menimbun harta haram? Bisik-bisk tetangga ada yang mengatakan: Korupsi hari ini, menjelang Idul fitri kan bisa diputihkan dengan zakat. Jadi dosanya diampuni deh. (Bingung.com) Icha Koraag. 9 Maret 2012